Sabtu, 30 September 2017

Indonesia dan Fiji Sepakati Perjanjian Kerja Sama

Di Bidang PertahananIndonesia dan Fiji Sepakati Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pertahanan. (Pen Kemhan)

Republik Indonesia dan Republik Fiji menyepakati perjanjian kerja sama di bidang pertahanan yang dituangkan dalam “Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on Cooperation in the Field of Defence”.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Republik Fiji Hon. Ratu Inoke Kubuabola, Jumat (29/9) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Penandatanganan Agreement tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Menhan RI dan Menhankam Fiji di Jakarta pada tanggal 4 November 2016, sekaligus menandai kelanjutan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara ketingkat yang lebih strategis.

Menhan RI menjelaskan, lingkup kerjasama pertahanan yang tertuang dalam dokumen perjanjian yang telah disepakati kedua negaa tersebut mencakup; Pertama, pertukaran kunjungan antar badan pertahanan dan angkatan bersenjata. Kedua, dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu- isu pertahanan dan militer yang strategis yang menjadi perhatian bersama.

Ketiga, peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan dan militer melalui seminar, lokakarya, program pelatihan dan pendidikan. Keempat, pertukaran intelijen mliter. Dan kelima, peningkatan kerjasama dalam bidang industri pertahanan antara lain melalui kerja sama alih teknologi, penilitian bersama, produksi dan pemasaran bersama serta menjamin mutu bersama.

Lebih lanjut Menhan RI mengatakan bahwa Indonesia memandang Fiji sebagai negara yang penting di kawasan Pasific Selatan yang secara konsisten telah menunjukan dukungannya terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerjasama Indonesia dan Fiji yang positif dapat dilihat dari kebijakan Fiji yang selalu mendukung keutuhan wilayah NKRI dan tidak mendukung upaya – upaya kearah kemerdekaan dan pemisahan Papua dari wilayah Indonesia. “Komitmen ini menjadikan Fiji sebagai mitra strategis Indonesia di kawasan Pasific”, tandasnya.

Menhan RI berharap, apa yang telah dicapai oleh Kemhan dari kedua negara akan membawa dampak yang lebih positif bagi perkembangan kerjasama di bidang pertahanan antara kedua negara. Implementasi dari penandatangan hari ini diharapkan akan dapat turut meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pertahanan kedua negara.

Kemhan RI selalu memberikan perhatian terhadap kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Fiji. Guna memudahkan koordinasi kerjasama pertahanan negara saya akan mendorong untuk segera dibuka dan ditempatkan Atase Pertahanan Indonesia di Fiji”, ungkap Menhan RI.

   Kemhan  

Proyek Apa Saja yang Ditangani PT PAL Saat Ini?

Ilustrasi

PT PAL Indonesia (Persero) melakukan penandatanganan nota kesepemahaman (MoU) antara PT Pertamina (Persero) dengan BUMN galangan kapal. Ini membuat PT PAL semakin percaya diri mengembangkan bisnisnya.

Budiman Saleh, Direktur PT PAL (Persero) mengatakan, MoU ini bakal menghasilkan kontrak bisnis masing-masing ke setiap BUMN galangan kapal. “Jadi business to business (B to B), bukan kami yang koordinir,” sahut Budi, Jumat (29/9).

Bagi PAL, hal ini bukanlah pengalaman baru. Baik PAL dan Pertamina cukup sering menjalin bisnis terutama dibidang perbaikan kapal. Harapannya dok tidak hanya diisi oleh kapal pemerintah dan militer, tapi juga kapal komersial dari swasta.

Selain itu PAL juga tengah memperhatikan tren penggunaan kapal pengangkut gas cair alias LNG. “Kami sudah bisa produksi LNG tipe storage, carrier hingga bunker,” kata Budi.

Namun PAL belum bisa mengutarakan jumlah kapal lantaran kesepakatan detil belum terlaksana. Yang jelas, kata Budi, Pertamina bakal memesan kapal dari PAL dengan klasifikasi berat 6.500 dw ton, 17.500 dw ton dan terbesar 30.000 dw ton. “Yang terakhir yang paling besar bisa kami produksi,” sebutnya.

Sebenarnya bisnis produksi kapal tidak semenguntungkan bisnis perbaikan. “Untuk menghemat ongkos dan capital expenditure, tentu lebih murah beli kapal bekas ketimbang baru. Itu kesempatan kami bisa menjadi home base service di sini,” ungkap Budi.

Saat ini proyek kapal yang ditangani PAL sebagian besar dari militer. Beberapa proyek yang tengah jalan itu ialah 1 unit kapal rudal, 2 unit kapal cepat rudal (KCR) tipe 60 meter yang tengah dikembangkan, 1 kapal landing platform dock dan 1 unit kapal selam.

Selain itu PAL juga menjajal bisnis di luar negeri. “Mulai dari Malaysia, Thailand, Senegal dan negara Afrika lainnya semua sudah sampai tahap penawaran harga,” terang Budi. Kemungkinan transaksi terealisasi di 2018 dimana pemesan semuanya ialah militer negara tersebut.

   Kontan  

Danlanud Menyematkan Badge 2000 JT dan Buka Dik Transisi Ke-17

Bertempat di Graha Teddy Kustari (GTK), Kamis (28/9), Komandan Pangkalan TNI AU Supadio Marsekal Pertama TNI Minggit Tribowo, S.IP menyematkan badge 2000 Jam Terbang (JT) pesawat Hawk 100/200 kepada Mayor Pnb I Gusti Ngurah Adi Brata dan Mayor Pnb Amry Taufanny serta membuka Pendidikan (DIK) Transisi Ke-17 Skadron Udara 1. Adapun siswa Transisi Ke-17 adalah Letda Pnb I Putu Mertha Suryadi, Letda Pnb Ilham Fariq Adriawan dan Letda Pnb Arfa Reza Utama.

Danlanud Supadio dalam sambutannya mengatakan bahwa, pencapaian 2000 JT pada pesawat tempur Hawk 100/200 merupakan prestasi yang membanggakan. Menurutnya prestasi ini hanya dapat diraih oleh para penerbang yang terdidik, terlatih dan profesional serta ditunjang dengan kerja keras dan kesehatan fisik yang prima.

Prestasi ini merupakan kebanggaan tersendiri, baik untuki pribadi, keluarga maupun organisasi TNI Angkatan Udara. Pencapaian 2000 jam terbang pada pesawat tempur tidak mudah diraih karena dibutuhkan kerja keras serta dedikasi yang tinggi, kesehatan yang prima dan mempunyai jiwa Airmanship”, kata Danlanud.

Salah seorang penerbang yang meraih 2000 jam terbang Mayor PNB I Gusti Ngurah Adi Brata tidak dapat menyembunyikan kebanggaan dan kegembiraannya. “Tidak semua penerbang dapat mencapai 2000 jam terbang. Untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan adanya tradisi ini tentunya dapat memotivasi bagi para penerbang yang belum meraih 2000 jam terbang”, kata Pamen alumni AAU 2001.

Hal serupa juga disampaikan oleh Mayor Pnb Amry Taufanny sekaligus menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilannya dalam meraih 2000 jam terbang pada pesawat tempur Hawk 100/200.

Sementara itu kepada para perwira siswa transisi angkatan ke-17 Danlanud menyampaikan ucapan selamat belajar dan berlatih sekaligus mengingatkan untuk mematuhi setiap instruksi yang disampaikan oleh para instruktur penerbang Skadron Udara 1.

Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri GM. PT. Air Nav Indonesia cabang Madya Pontianak, Kepala Stasiun BMKG Supadio, Para Kepala Dinas (Kadis), Komandan Satuan (Dansat), serta segenap keluarga besar Skadron Udara 1 Lanud Supadio.

   TNI AU  

Tiga BUMN Diajak Tinjau Lahan Sentra Industri Pertahanan

Di LampungIlustrasi

Direktur Utama PT Pal Indonesia (Persero) Budiman Saleh sempat meninjau lahan yang tengah disiapkan pemerintah untuk membangun sentra industri pertahanan. Lahan seluas 10 ribu hektare yang disiapkan Kementerian Pertahanan itu diketahui berada di daerah Lampung.

Saya senang saja (soal rencana pembangunan sentra industri). Saya sudah diajak lihat bersama Kemhan, dengan (pihak) PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia,” ujar Budiman di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 29 September 2017.

Belum ada hitung-hitungan pembagian lahan untuk ketiga BUMN di lokasi tersebut. Menurut Budiman, hal itu akan diputuskan pemerintah. “Dan tergantung ketersediaan lahan juga, kita lihat tanahnya, (soal) berapa persen.

Budiman belum bisa memastikan berapa persen aset PT PAL dari Surabaya yang akan dialihkan ke sentra industri tersebut. Hal itu membutuhkan proses panjang lantaran banyaknya proyek pesanan yang masih dikerjakan PT PAL.

Masih butuh perencanaan besar dan akurat, karena fasilitas yang kita miliki sekarang masih berfungsi, masih running (dipakai) untuk jadwal proyek-proyek yang akan di-delivery,” tutur Budiman.

Pergeseran ke sentra industri tersebut pun, menurut Budiman, harus memperhatikan aspek sumber daya manusia. “Dikaji suplai SDM-nya, akses informasinya, kesehatannya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, pada pertengahan Agustus lalu mengatakan luas tanah 10 ribu hektare tersebut belum baku. Menurut dia, akan lebih baik bila lebih banyak lahan yang didapat.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu pun belum merinci kapan persisnya proyek itu akan dimulai, termasuk soal nilai investasi di industri pertahanan yang akan digelontorkan tersebut. “Saya siapkan tanahnya dulu,” kata Ryamizard.

   Tempo  

[Video] Demo Alutsista TNI

Liputan CNN TNI Melakukan demonstrasi Alutsista, di Cilegon , Banten .


  Youtube  

Jumat, 29 September 2017

Ekspansi PT PAL ke Luar Negeri Mandek

Tersandung Kasus Korupsi https://sgimage.detik.net.id/community/media/visual/2016/01/18/6cab0e1b-ee5d-438b-bc2b-349c1d75866a_169.jpg?w=620Ilustrasi kapal produksi PT PAL

Langkah PT PAL (Persero) berekspansi ke luar negeri terganjal. Sejumlah tender jual-beli kapal dengan beberapa negara lain terpaksa ditunda.

Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh mengungkapkan, terhentinya sejumlah proses tender jual beli kapal dengan beberapa negara lain karena perseroan tersandung kasus dugaan korupsi yang menimpa salah satu mantan direksi beberapa waktu lalu.

Ada beberapa negara yang mengikuti United Nation and Coruption, itu sangat hati-hati kalau berhubungan dengan perusahaan yang tersandung masalah. Sekarang kita lihat kepentingan nasional, masalah hukum harus segera diselesaikan, itu ada di Tipikor. Tapi dari sisi potensi untuk bisa melakukan penjualan ke luar, jadi sedikit terbelenggu,” kata Budiman di Kementerian BUMN, Jumat (29/9/2017).

Sebelum adanya kasus dugaan korupsi tersebut, ada beberapa negara yang menyatakan minat untuk membeli kapal dari PAL. Bahkan beberapa sudah dalam negosiasi harga. Namun sayang, sebagian terpaksa menunda tender hingga persoalan hukum salah satu mantan direksi PT PAL selesai.

Beberapa negara yang akan memesan kapal dari PT PAL di antaranya Filipina, Thailand, dan Senegal. Akibatnya, beberapa negara tersebut lebih memilih memesan dari perusahaan dari Prancis.

Filipina itu mengikuti UN and Corruption, yang kita takutkan dia akan beli ke Prancis untuk salah satu kebutuhan kapal patroli cepat, padahal itu kan keahlian kita selama ini,” tegas dia.

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh pihak untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan kepada karyawannya untuk lebih mengedepankan integritas dalam bekerja. Dia tidak ingin persoalan yang sama akan terulang.

  Liputan 6  

HUT TNI di Banten Bakal Pamer Alutsista

KRI TNI AL [def.pk]

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang sibuk mempersiapkan peringatan HUT ke-72 yang rencananya digelar Oktober di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Banten.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa dipilihnya Provinsi Banten sebagai wilayah dilaksanakannya HUT TNI ke-72 karena daerah pecahan Jawa Barat tersebut terbilang strategis.

Selain itu Banten juga wilayah yang terbilang dekat dengan Ibukota Jakarta. Sehingga pihaknya memilih Banten sebagai daerah untuk melaksanakan HUT TNI yang kedua kalinya.

Banten tempat yang bisa demokrasi menyatukan angkatan darat, laut dan udara bisa menampilkan di sini, tidak bisa di tempat lain. Selain itu dipilihnya Banten juga faktor keamanan dan sebagainya,” ujar Panglima saat kegiatan Bakti Sosial Kesehatan HUT TNI ke-72 di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Kamis (28/9/2017).

Panglima menjelaskan, kegiatan HUT ke-72 TNI bukan hanya kegiatan seremonial tahunan, melainkan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melaporkan kekuatan alutsista yang dimiliki negara Indonesia.

Kegiatan ini untuk melaporkan kepada Presiden, kepada rakyat Indonesia, sejauh mana Alutsista yang dimiliki dan digunakan untuk apa,” jelasnya.

Panglima juga menjanjikan pada HUT TNI kali ini bakal menampilkan alutsista baru. “Ada alutsista yang baru. Liat saja nanti. Kalau saya jelaskan sekarang nanti tidak nonton,” katanya seraya tertawa.

Kapenrem Korem 064/Maulana Yusuf Kapten Inf Widhitama Dwi Candra menjelaskan, sejumlah alutsista yang sudah berada di Kota Cilegon diantaranya, kendaraan lapis baja seperti Tank Leopard, Tank Kavlan, Amphibious Anoa, Tank M113A1, Tank Pandur, Tank Arisgator. Kemudian sekitar 30 KRI TNI AL dan kapal selam.

Persiapan masih tetap dilakukan. Untuk personel dan alutsista sudah berdatangan secara bergiliran ke Dermaga Indah Kiat,” ujarnya. (haryono)

 Tiga Kapal Perang Kolinlamil Dukung HUT TNI 
Kapal Perang KolinlamilTiga Kapal perang Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) turut meramaikan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI yang akan berlangsung pada 5 Oktober 2017 di Pantai Indah Kiat, Cilegon Banten. Unsur-unsur kapal perang tersebut akan merapat di Cilegon, Banten, Kamis (28/9/2017).

Ketiga Kapal perang milik Kolinlamil yang terdiri dari KRI Banda Aceh 593, KRI Bintuni 520 dan KRI Tanjung Kambani 971 yang akan berangkat menuju Pantai Indah Kiat Banten membawa pasukan defile TNI AL yang juga akan berlaga di peringatan ke-72 TNI.

Kapal perang berjenis Landing Platform Dock atau kapal markas ini dan kapal angkut personil akan bergabung dengan kapal perang milik Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) dan Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) untuk turut dalam Demo Gabungan Tempur Matra Laut pada 5 Oktober mendatang yang akan disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Operasi pergeseran pasukan dan pergeseran material merupakan salah satu tugas dan fungsi Kolinlamil sebagai Kotama Operasi yang bertugas menyelenggarakan operasi angkutan laut TNI baik dalam rangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan bantuan angkutan laut sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.

Sementara itu Demo Latihan Gabungan Tempur Matra Laut telah melakukan Tactical Floor Game (TFG) yang dipimpin oleh Komandan Satgas Laksma TNI Rahmad Jayadi, M.Tr (Han)., yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim (Guspurlaarmatim). TFG dihadiri oleh para komandan KRI yang masing-masing didampingi oleh Kepala Departemen Operasi (Kadepops) serta para pilot dan Copilot.

Rangkaian kegiatan TFG diawali oleh paparan dari Pusat Hidro-Oceanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) tentang situasi terkini di perairan Banten tempat demo, dan paparan dari syahbandar pelabuahan Indah Kiat dan Merak. Dalam TFG yang berlangsung di Lanal Banten ini, masing-masing kepala bidang (Kabid) terlibat untuk memantapkan skenario latihan yang sudah direncanakan. Bidang yang terlibat dalam demo tempur antara lain bidang UT Udara, demo laut, sailing pass, demo Pasukan Katak, dan pengamanan laut.

(Dispen Kolinlamil/sir)

  ⚓ Poskota  

Kamis, 28 September 2017

[Video] Alutsista Baru Pada HUT TNI

✬ Liputan CNN Perayaan ulang tahun TNI kali ini, akan menjadi yang terbesar dan paling semarak. Ratusan persenjataan dikerahkan untuk perayaan ini. Beberapa di antaranya bahkan baru pertama kali tampil di depan publik.



  ⚓ Youtube  

Indonesia's SU-35 countertrade deal: Worth its weight in jet fighters?

http://img.jakpost.net/c/2016/10/12/2016_10_12_13662_1476231736._large.jpgPilots of the Air Force’s Sukhoi SU-30MK2 aircraft walk on a runway after they attended a rehearsal of the 2016 Angkasa Yudha airborne training module at Hang Nadim Airport in Batam, Riau Islands, on Oct. 3. (Antara/MN Kanwa)

In August, Indonesia announced that state-owned trading company PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and Russia’s state-owned defence holding company Rostec had signed a memorandum of understanding, on a countertrade deal for the procurement of 11 Russian Sukhoi SU-35 Flanker E combat aircraft. While the precise details are yet to be finalized, Trade Minister Enggartiasto Lukita has stated that Indonesia is offering to trade rubber, coffee, palm oil, tea, and other strategic products in exchange for the SU-35 jet fighters.

The countertrade deal is convenient as it allows Indonesia to reach the requirements of the second phase of its modernization doctrine, the minimum essential force (MEF), amidst the limited state budget. Still, the deal will face some challenges in its implementation.

Indonesia has a long history of countertrade arrangements for the procurement of defense platforms from Russia, including the 2003 acquisition of Russian SU-27SK and the SU-30MK combat aircraft.The 2003 deal involved a hard currency down-payment of 13.5 percent of US$ 192 million contract, with the remaining settled through the countertrade of commodities.

This deal represents the first major defense acquisition project for President Joko “Jokowi” Widodo’s government that falls within the parameters of the 2012 defense law. The law allows the engagement of foreign defense contractors for acquisition unable to be achieved domestically through countertrade, local content, and or technology transfer offset arrangements.

According to Defense Minister Ryamizard Ryacudu, the countertrade deal will involve a local content and offset arrangement of 35 percent, and a countertrade arrangement of Indonesian exports equal to 50 percent of the total US$ 1.14 billion contract.

Indonesia is struggling to achieve the requirements set out in the second phase (2015-2019) of its MEF modernization doctrine due to a limited budget. The second phase of MEF includes several big-ticket items such as submarines, new and existing upgrades of fighter aircraft, as well as advanced missile and radar systems.

Indonesia’s revised defense budget for 2017 is Rp 109.3 trillion, a 1.2 percent increase of the approved budget, and a 4.6 percent increase overall from the original draft defense budget. However, this funding has already been allocated to finance satellite lease payments and to support Indonesia’s deployment as part of the United Nations peacekeeping operation in the Central African Republic.

It’s estimated that Indonesia requires Rp 150 trillion to achieve the requirements in the second phase of the MEF. There is a defense economic gap between tangible funding in the state budget and what is actually required for the MEF.

Countertrade deals make sense given Indonesia’s fiscal constraints. It will allow acquisition of expensive defense platforms without paying the total price in hard currency. Indonesia’s economy will also benefit, as state funds budgeted for defense acquisition will now be used to purchase commodities from domestic suppliers.

Indonesia has also revealed that the countertrade deal will involve the establishment of maintenance, repair, and overhaul facilities (MRO) as part of the offset arrangements. This will reduce whole-of-life sustainment costs significantly. Currently, Indonesia must send its Sukhoi fighters to Russia, making it practically dependent on Russia for maintenance.

Initial details indicate this offset arrangement will include the maintenance capability for radar targeting, synthetic and enhanced display, integrated logistics management, and facilities to maintain and repair the AL-417-1S and AL-31F engines. This will enable Indonesia to maintain the new SU-35s and its legacy fleet of Sukhoi jet fighters. An MRO facility in Indonesia has the potential to become a regional maintenance hub, providing MRO services to Malaysia’s and Vietnam’s Sukhoi fleets.

Nevertheless, there are still important domestic challenges in implementing this countertrade arrangement. The main challenge will be centered around the procurement of requested commodities. The 2003 deal under former president Megawati Soekarnoputri involved a multi-phase tender process through the State Logistics Agency (Bulog), which awarded tenders based on the cheapest price. However, the current deal is worth substantially more, and the market price of crude palm oil and rubber – the most likely requested commodities – has also increased. This will make it a more contested process prone to corruption.

This risk is amplified by the political and military links to many of the palm oil and rubber conglomerates in Indonesia. These lucrative businesses are known to operate under an organized patronage political network, which involves well connected politicians and former military officers being appointed to director and advisor positions. The military and major political figures at the national and regional level are also known to hold substantial shares in some of these companies.

Furthermore, it is estimated that more than two-thirds of the total production of Indonesia’s palm oil is controlled by Malaysian and Singaporean companies through subsidiaries in Indonesia.

A political scandal involving this countertrade deal such as a corruption involving Indonesia’s palm oil conglomerates with links to the military or serving politicians, or the involvement of foreign-linked companies in the countertrade deal at the expense of Indonesia’s smaller farmers, could make effective political ammunition come campaign time in 2019.

The Jokowi government will have to implement this countertrade deal much more carefully than the former Megawati government. The 2003 countertrade deal became heavily politicized leading to a parliamentary inquiry referred to as the “Sukhoi-gate” affair. President Jokowi will want to avoid such a scenario by demonstrating the successful implementation of the first major defense acquisition project under his government.

If implemented correctly, however, Indonesia may find one answer to its underfunded military modernization plans and domestic defense industry ambitions. But if implemented poorly, the SU-35s may not be worth their weight in commodities, but in political capital for Jokowi’s opposition come 2019.

***

The writer is a Master of Strategic Studies (Advanced) student at the Australian National University’s Strategic and Defence Studies Centre. He was the 2017 Robert O’Neill scholar at the International Institute for Strategic Studies (IISS-Asia) based in Singapore.

  ⚓ The Jakarta Post  

KRI Bima Suci Tiba di Italia

KRI Bima SuciKRI Bima Suci yang sedang melaksanakan operasi penyeberang dari Spanyol menuju Indonesia, yang saat ini tengah berada di perairan Mediterania dan diperkirakan akan tiba di Italia pada hari Kamis (28/9/2017).

Pada saat tiba di tempat tujuan persinggahan pertama di Italia tersebut, rencananya KRI Bima Suci akan melaksnakan tradisi Parade Roll yaitu atraksi dimana Taruna dan Taruni AAL akan memenuhi tiang-tiang kapal layar dan melambaikan tangan kepada masyarakat di sekitar Dermaga saat kapal akan bersandar.

Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Widiyatmoko Baruno Aji dalam pengarahannya kepada Taruna tingkat 3 Angkatan ke-64 yang mengikuti kegiatan Parade Roll, agar mempersiapkan tradisi Parade Roll sebaik mungkin dan melakukan pengecekan terhadap perlengkapan yang digunakan diantaranya Safety Harnes dan pakaian yang digunakan untuk memastikan agar pelaksanaan Parade Roll dapat berjalan lancar.

Lebih lanjut Komadan KRI Bima Suci yang didampingi Palaksa KRI Bima Suci Mayor Laut (P) Muhammad Sati Lubis dan Kadepsenbah Mayor Laut (P) Sugeng Hariyanto, juga menekankan agar seluruh ABK memedomani “Zero Accident” dalam pelaksanaan Parade Roll, sehingga tidak terjadi kesalahan yang yang tidak diinginkan.

Operasi penyeberangan KRI Bima suci dari Spanyol menuju Indonesia, dialksanakan dari tanggal 18 September dan diperkirakan tiba di tanah air pada tanggal 24 November 2017. Selain melaksanakan operasi penyeberangan juga sekaligus melaksanakan operasi Kartika Jala Krida (KJK) yang membawa Taruna AAL sebanyak 13 orang dan Taruni AAL sebanyak 80 orang yang terdiri dari Korps Pelaut, Teknik, Elektro dan Suplai. (dispenal/sir)

  ⚓ Poskota  

Rabu, 27 September 2017

Kunjungan Kapal Perang Australia ke Jakarta Tandai Stabilitas Hubungan

Kapal perang Australia ini tiba di Jakarta nyaris tanpa penyambutan dari militer Indonesia. Namun kapal HMAS Adelaide dan HMAS Toowoomba -yang berlabuh selama dua hari di sebuah pelabuhan di Jakarta -menyimpan banyak cerita.

Kehadiran mereka di perairan Indonesia merupakan pertanda adanya stabilitas dalam hubungan kedua negara setelah sebuah insiden militer awal tahun ini. Sehingga diizinkannya dua kapal Australia untuk berlabuh ini-pun sudah dianggap sebagai sambutan tersendiri.

Kapal HMAS Adelaide, yang merupakan kapal pendarat helikopter paling canggih di Australia ini telah memimpin misi militer Australia paling signifikan di Asia selama lebih dari tiga dekade. Di antaranya sebagai bagian dari Indo-Pacific Endeavour, sebuah latihan militer gabungan yang membuat China terusik.

Kapal-kapal Australia ini tak sepenuhnya diabaikan selama dua hari singgah di Jakarta. Sebaliknya kedua kapal militer Australia ini disajikan acara perpisahan yang meriah dari pelabuhan Tanjung Priok pada hari Selasa (26/9/2017) pagi.

Australia dan Indonesia menyaksikan adanya kesalahpahaman dalam hubungan militer pada bulan Januari ketika beberapa kerja sama dihentikan karena apa yang dianggap Indonesia sebagai material ofensif tentang Papua Barat di sebuah pangkalan pasukan khusus di Perth.

Sejak saat itu, penangguhan hubungan telah dicabut dan kedua negara telah menekankan perlunya kebebasan navigasi di Laut China Selatan yang disengketakan.

HMAS Adelaide, sebuah kapal penyerang kelas Canberra, yang memiliki berat 27.800 ton dan berukuran 230 meter.

Kapal ini dirancang untuk memberikan bantuan medis dan kemanusiaan selama keadaan darurat regional dengan sebuah rumah sakit yang memiliki 40 tempat tidur dan dua ruang operasi.

Dek penerbangan seluas 200 meter yang dimiliki kapal ini bisa menampung 12 helikopter dan lebih dari 100 kendaraan bisa disimpan di kapal ini.

Kapal ini memimpin armada enam kapal Angkatan Laut Australia yang saat ini mengunjungi sejumlah negara Asia, termasuk Malaysia, Filipina dan Semenanjung Korea.

China menuduh Australia menggunakan latihan tersebut untuk menyenangkan Amerika Serikat dan menduga kapal-kapal tersebut melewati Laut China Selatan.

Kapal HMAS Adelaide dan HMAS Toowoomba sekarang sedang dalam perjalanan ke Malaysia. (nvc/nvc)

   detik  

Lanud Tarakan Akan Dijadikan Home Base TNI AU

Sukhoi Su-30 TNI AU di Tarakan (16/06/2017). (Radar Tarakan)

Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Tarakan ke depannya akan dijadikan sebagai salah satu home base mendukung kegiatan operasi wilayah perbatasan.

Menurut Panglima Komando Operasi TNI AU (Pangkoopsau) II Marsekal Muda (Marsda) TNI Yadi Indrayadi Sutanandika di sela kunjungan kerjanya ke Lanud Tarakan, Selasa (26/9), posisi Tarakan strategis karena berada di perbatasan Indonesia, serta ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai.

Di sini karena berada di perbatasan, ke depan harapan saya di sini menjadi salah satu home base kekuatan tempur,” ujarnya.

Dengan begitu, ke depannya akan dilengkapi dengan alutsista canggih seperti pesawat tempur, helikopter, serta peralatan perang lain. Selain itu, juga akan dilakukan perluasan apron agar bisa menampung lebih banyak pesawat tempur.

Melihat area Lanud Tarakan, Yadi menyatakan memungkinkan untuk dilakukan perluasan, karena masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan. Sarana lain yang perlu juga diadakan, kata Yadi, adalah radar pengintai, walaupun sudah ada Satuan Radar di Tarakan. Sementara untuk mendukung kekuatan tempur, secara otomatis penambahan pasukan juga akan dilakukan.

Namun, lulusan Akademi TNI AU tahun 1986 ini belum bisa memastikan realisasinya. Menurutnya, semua tergantung juga dukungan rakyat melalui pajak pembangunan yang disetor ke pemerintah.

Dia juga salut dengan Pemerintah Provinsi Kaltara maupun Pemerintah Kota Tarakan yang sudah mendukung kehadiran Lanud Tarakan dengan menyiapkan lahan, serta dukungan lain.

Sebelumnya, Lanud Tarakan sering dijadikan lokasi untuk latihan operasi militer yang dilakukan TNI AU. Dengan menyiagakan sejumlah pesawat tempur baik Sukhoi maupun jenis jet tempur lain.

   Prokal  

Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-I Unifil Selesaikan Misi di Lebanon

Dua kapal Multi Role Light Fregate milik (MRLF) TNI Angkatan Laut berjejer di Pelabuhan Beirut Lebanon yakni KRI Bung Tomo-357 dan KRI Usman Harun- 359.

KRI Bung Tomo-357 yang diawaki oleh prajurit Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-I UNIFIL akan segera menyelesaikan misinya yang ditandai dengan prosesi upacara Transfer of Authority (TOA) kepada Satgas Maritim TNI Konga XXVIII J UNIFIL pengawak KRI Usman Harun-359. Upacara TOA ini diikuti oleh seluruh prajurit kedua KRI di pier 3 pelabuhan Beirut.

Prajurit Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-I UNIFIL yang dikomandani oleh Kolonel Laut (P) Heri Triwibowo telah mengemban amanah bangsa Indonesia sebagai pasukan perdamaian di Lebanon di bawah bendera Maritime Task Force UNIFIL. Sejak keikutsertaannya di jajaran MTF, di bawah komando Kolonel Heri, Prajurit KRI Bung Tomo-357 mampu melaksanakan setiap tugas dengan efektif dan efisien serta dengan profesionalisme yang tinggi.

Sejak kedatangannya pada bulan Agustus 2016, Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-I UNIFIL telah memberikan andil yang sangat besar dalam mensukseskan tugas tugas MTF sebagai penjaga keamanan perairan Lebanon. Semangat prajuritnya menjadikan KRI Bung Tomo-357 sebagai salah satu aset penting bagi Maritime Task Force UNIFIL”, kata MTF Commander Rear Admiral Sergio Fernando De Amaral Chaves Junior saat menjadi inspektur upacara pada Transfer of Authority dari KRI Bung Tomo-357 ke KRI Usman Harun- 358.

Menurut Laksamana bintang dua berkebangsaan Brazil ini, dedikasi KRI Bung Tomo-357 telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi stabilitas keamanan di perairan Lebanon. Nilai dan citra positif telah melekat bagi KRI Bung Tomo-357 selama menjadi salah satu unsur MTF. “KRI Bung Tomo-357 adalah teladan yang patut dicontoh oleh kapal kapal MTF yang lain”, jelasnya.

Selamat jalan kepada Komandan KRI Bung Tomo-357 serta seluruh prajuritnya. Dedikasi dan dukungan kalian sebagai penjaga perdamaian di Lebanon tidak akan pernah terlupakan. Selamat kembali ke tanah air dan selamat berkumpul dengan keluarga tercinta,” ucap Laksamana yang sehari harinya bermarkas di BRS Barroso ini.

Bravo Zulu”, pungkasnya menutup amanatnya. Upacara TOA ini diakhiri dengan yel yel para prajurit kedua kapal serta Yel Boy.

   Poskota  

[Dunia] Jenderal Rusia Terbunuh

Oleh Tembakan Mortir ISIS di Suriah https://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2017/09/25/41/1242601/jenderal-rusia-terbunuh-oleh-tembakan-mortir-isis-di-suriah-c9v.jpgKepulan asap di wilayah Deir ez-Zor, Suriah, imbas dari perang yang berkecamuk. Seorang jenderal Rusia tewas di wilayah itu akibat tembakan mortir ISIS. [Foto/Russia Today/Zac Baillie]

Seorang jenderal Rusia yang merupakan tokoh penting dalam operasi militer Moskow di Suriah terbunuh oleh tembakan mortir kelompok ISIS di dekat wilayah Deir ez-Zor. Kematian petinggi militer Moskow ini telah dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Rusia.

Kementerian itu mengatakan, Letnan Jenderal Valery Asapov dari angkatan bersenjata Rusia, telah terbunuh setelah ditembaki mortir militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Asapov, lanjut kementerian itu, berada di sebuah pos komando yang diawaki oleh pasukan Suriah. Korban selama ini membantu operasi pembebasan wilayah Deir ez-Zor.

Asapov merupakan salah satu penasihat militer senior Rusia di Suriah. ”Akibat tembakan mortir yang tiba-tiba oleh militan ISIS, Letnan Jenderal Valery Asapov terluka parah akibat ledakan peluru,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan seperti dikutip kantor berita Tass, Senin (25/9/2017).

Sebagai pengakuan atas jasanya, Letnan Jenderal Asapov akan diberikan penghargaan oleh negaranya. Serangan mematikan itu dilaporkan terjadi hari Kamis lalu.

Pasukan bersenjata Suriah yang didukung oleh Angkatan Udara Rusia telah merebut 87,4 persen wilayah negaranya dari pendudukan ISIS. Militer Moskow mengklaim pesawat-pesawat tempur mereka telah menghancurkan lebih dari 96.000 teroris.

Pada awal September, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan kematian dua tentara Moskow yang juga ditembaki oleh ISIS di Suriah. Bersama Asapov, korban tewas dari kubu militer Moskow sudah mencapai 37 orang. (mas)

 Kematian Jenderal Rusia di Suriah akibat Kemunafikan AS 

Moskow menyalahkan kebijakan Amerika Serikat (AS) atas kematian seorang jenderal Rusia di sekitar Deir ez-Zor, Suriah, akibat tembakan mortir ISIS. Insiden tragis itu dianggap hasil dari kebijakan munafik AS di Suriah.

Moskow tengah berduka atas kematian Letnan Jenderal Valery Asapov, salah satu penasihat militer senior yang ditugaskan untuk membantu pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Komentar Moskow ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov.

Kematian komandan Rusia adalah harga yang dibayar dengan darah atas kebijakan munafik Amerika di Suriah," kata Ryabkov.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Asapov terluka parah akibat ledakan dari motir yang ditembakkan secara tiba-tiba oleh militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Jenderal Rusia itu akhirnya meninggal.

Menurut Ryabkov, Moskow khawatir bahwa ketika Washington mengklaim tertarik untuk memerangi teroris ISIS, namun menunjukkan hal yang sebaliknya. Rusia, lanjut dia, menginginkan pernyataan Washington tentang memerangi terorisme agar tidak bertentangan dengan tindakannya di lapangan.

Meski AS dan Rusia terus berseberangan dalam kebijakan di Suriah, Ryabkov menjamin kontak intensif kedua pihak masih dipertahankan.

Kementerian Pertahanan Rusia telah menerbitkan gambar udara yang menunjukkan peralatan pasukan khusus Angkatan Darat AS yang berada di Deir ez-Zor, di mana gerilyawan ISIS dikerahkan.

Pasukan AS tidak menghadapi perlawanan dari militan ISIS, sementara posisi mereka tidak memiliki patroli skrining, yang dapat mengindikasikan bahwa mereka merasa benar-benar aman di wilayah tersebut,” kata kementerian tersebut.

Namun, Komando Pusat AS telah menolak tuduhan Rusia dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Russia Today.

Tuduhan itu salah. Untuk keamanan operasional, kami tidak mengomentari operasi yang sedang berlangsung atau posisi saat ini dari personel koalisi dan pasukan mitra kami,” kata pihak Pasukan Gabungan Operasi Inherent Resolve.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert juga menolak tuduhan Moskow tersebut. ”Tidak memiliki dasar. Pernyataan pejabat Rusia tidak benar dan tidak membantu,” katanya, yang dilansir Selasa (26/9/2017). (mas)

 Kami Tak Bertanggung Jawab Atas Kematian Jenderal Rusia 
AS: Kami Tak Bertanggung Jawab Atas Kematian Jenderal RusiaLetnan Jenderal Valery Asapov, salah satu penasihat senior militer Rusia di Suriah yang tewas ditembak motir ISIS. [Foto/Sputnik/Sergey Kranoukhov]

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Heather Nauert menuturkan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas kematian seorang jenderal Rusia di Suriah. Dia menyebut tudingan AS bertanggung jawab atas kematian jenderal itu merupakan sebuah kesalahan besar.

"Klaim yang menyebut AS mendukung atau terlibat dalam kematian Letnan Jenderal Valery Asapov di Suriah benar-benar salah," kata Nauert dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (26/9).

Nauert juga menyatakan bahwa tuduhan bahwa AS mendukung ISIS adalah sesuatu yang tidak beralasan. Hal ini, lanjut Nauert dikarenakan satu-satunya tujuan AS untuk terlibat dalam operasi di Timur Tengah adalah untuk mengalahkan teroris.

Sebelumnya diwartakan, Moskow menyalahkan kebijakan AS atas kematian seorang jenderal Rusia di sekitar Deir ez-Zor, Suriah, akibat tembakan mortir ISIS. Insiden tragis itu dianggap hasil dari kebijakan munafik AS di Suriah.

Kematian komandan Rusia adalah harga yang dibayar dengan darah atas kebijakan munafik Amerika di Suriah," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov.

Menurut Ryabkov, Moskow khawatir bahwa ketika Washington mengklaim tertarik untuk memerangi teroris ISIS, namun menunjukkan hal yang sebaliknya. Rusia, lanjut dia, menginginkan pernyataan Washington tentang memerangi terorisme agar tidak bertentangan dengan tindakannya di lapangan. (esn)

  sindonews  

Indonesia Rejects UN Recommendation to Abolish Death Penalty

Indonesia on Thursday (21/09) accepted 167 of the 225 recommendations it received from international delegations during the 27th session of the United Nations Universal Periodic Review, or UPR, earlier in May, but crucially rejected the recommendation to abolish the death penalty.

Indonesia said the remaining 58 recommendations, including ones on abolishing the death penalty, addressing past human rights violations and ending prosecutions under blasphemy laws, "were noted" but considered "not in line with the priorities in Indonesia’s human rights agenda."

Indonesia went through its third UPR cycle in May, and had straight away accepted 150 recommendations put forward by 101 delegations during the review while placing the remaining 75 under further examination.

Indonesia stated its final position on the pending recommendations during the 36th session of the Human Rights Council last week.

During the session, Indonesia reaffirmed its position that "the death penalty is still a prevailing positive law in Indonesia."

"However, the revision of the penal code had provided a more robust safeguard in due process of law on the death penalty," Indonesia's deputy permanent representative to the UN office in Geneva, Michael Tene, said.

The United Kingdom said it "regretted that the recommendations on the moratorium on the use of the death penalty had not been supported" and repeated its call that no evidence suggests death penalty is a more effective deterrent than alternative forms of punishment.

Other delegations in the session also expressed concerns that the Indonesian government had not addressed discrimination against minority groups in the country, which include lesbian, gay, bisexual and transgender persons and followers of religious minorities.

"Indonesia took note of the remaining 58 recommendations with the consideration that they are not in line with the priorities in Indonesia’s human rights agenda. Some of the recommendations were also inaccurate and not based on facts," Michael said, according to a statement released by the Foreign Affairs Ministry.

The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) urged the Indonesian government nevertheless to take some measures to deal with the recommendations it did not accept, including "measures to eradicate impunity, prioritize the settlement of gross human rights violations, guarantee freedom of religion and belief, ensure freedom of expression and abolish the death penalty.

Komnas HAM and Amnesty International also noted that Indonesia has yet to ratify several international human rights accords, including the Optional Protocol on the Convention Against Torture and Convention for the Protection of All Persons From Enforced Disappearance.

  ⚓️ Jakarta Globe  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...