Selasa, 23 Januari 2018

TNI AL Sebar Kapal Patroli ke 14 Lantamal

✈️ KRI 860 Torani, salah satu kapal patroli TNI AL [TNI AL]

TNI Angkatan Laut (TNI AL) resmi melakukan pemisahan komando kapal-kapal Satuan Kapal Patroli (Satrol) kepada 14 Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) dari Komando Kawasan Armada (Koarmada) Barat dan melantik Komandan Satrol Lantamal lewat sebuah upacara pagi ini. Kapal-kapal itu kini disebar ke 14 Lantamal yang berada di seluruh Indonesia.

KSAL Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan, tujuan dari pemisahan komando kapal Satrol untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi jika dibutuhkan reaksi cepat dalam mengamankan wilayah perairan.

Sekaligus, merespons berbagai kerawanan, melakukan operasi keamanan laut, tanggap dalam bencana jika membutuhkan kedatangan kapal patroli tersebut segera.

"Misal ke Natuna, laut Jawa, laut Aru, didukung dari satuan patroli di sana, baru untuk nanti yang terpusat nanti kapal kombatan saja," ucap Ade Supandi sebagai inspektur upacara di Dermaga Sunda Komplek Satuan Koarmabar I, Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (22/1/2018).

Sebelum dilakukannya pemisahan, jika dibutuhkan respons cepat dari datangnya kapal Satrol, maka harus melewati proses administrasi dan berangkat dari daerah tertentu terlebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan untuk tiba di lokasi yang dibutuhkan pun menjadi lebih lama.

"Karena (sebelumnya) terpusat di Surabaya dan Jakarta, kemudian dikerahkan ke laut menunggu lama. Jadi harus ada markas komando Lantamal," ujar Ade.

Kini, Satkamla Lantamal sudah memiliki kapal dan otoritas sendiri untuk menggerakan komando di daerahnya.

Tersebarnya kapal Satrol di 14 Lantamal pun otomatis menjadikan pergerakan kapal menjadi lebih cepat untuk tiba di lokasi yang dibutuhkan.

Harapannya, persoalan-persoalan di laut seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, drugs trafficking dan people smuggling dapat terselesaikan dengan cepat.

"Kalau kita punya seperti di Jayapura, nanti akan lebih mudah untuk oprasi dari laut," kata Ade.

Upacara pemisahan komando kepada 14 Lantamal dan pelantikan Komandan Satrol Lantamal pun berlangsung khidmat. Upacara dihadiri para Pejabat Utama Mabesal dan para Pangkotama TNI AL dengan Komandan Upacara Kolonel Laut (P) Johannes Djanarko Wibowo.

  ✈️ Liputan 6  

Indonesia looks to U.S. to relax limits on its special forces

✈️ Indonesia asked for pricing for an additional 48 F-16 aircraft✈️ Pesawat TNI AU [TNI AU]

Indonesia said on Tuesday it was pinning its hopes on U.S. Defense Secretary Jim Mattis to help ease American limitations on ties with an elite Indonesian special forces unit, imposed over human rights abuses in the 1990s. The United States announced in 2010 that it had lifted its outright ban on U.S. military contacts with the Indonesian special forces unit, known as Kopassus, which was accused of rights abuses in East Timor as it prepared for independence.

But legal restrictions meant to ensure the U.S. military does not become entangled with rights abusers prevented contacts with Kopassus from advancing beyond preliminary levels, U.S. officials say.

"For a while there have been sanctions against Kopassus ... (Mattis) will try to remove this," Indonesian Defense Minister Ryamizard Ryacudu told reporters in Jakarta, following talks with the U.S. defense chief.

"One of the sanctions is clearly that they are not allowed to go to America. They can't do training together, and he will reopen this."

Mattis expressed hope for deepening defense ties with Indonesia but he did not directly address Kopassus in his remarks to the press after talks with Ryacudu in Jakarta.

U.S. officials told reporters traveling with Mattis that they were exploring possible ways to expand contact with Kopassus, while complying with U.S. law.

 North Natuna Sea 
https://2.bp.blogspot.com/-M4pUbXxev9c/WM1bQrNys8I/AAAAAAAAyEc/ABuTmF14Cb42VNiLzTQbVh-ZZvI4heHaQCLcB/s1600/TS-4.jpgMattis' trip came as Indonesia, a vast archipelago of 17,000 islands, appears increasingly ready to assert its sovereignty in the contested South China Sea.

Indonesia has clashed with China over fishing rights around the Natuna Islands, detaining Chinese fishermen and expanding its military presence in the area in recent years.

In July, Indonesia renamed the northern reaches of its exclusive economic zone in the South China Sea as the North Natuna Sea, a move seen as a significant act of resistance to China's territorial ambitions in the South China Sea.

Mattis seized upon Indonesia's name for the waterway as he praised the country's strategic maritime reach, calling the country "a maritime fulcrum of the Indo-Pacific area."

"It's critical," Mattis said of Indonesia.

"We can help maintain maritime domain awareness in the South China Sea, the North Natuna Sea. This is something that we look forward to doing."

The United States is one of Indonesia's top arms suppliers, recently delivering Boeing's Apache helicopters and 24 of Lockheed Martin's F-16 fighter jets. But Indonesia also buys arms from U.S. rivals, including Russia.

U.S. officials said Indonesia asked for pricing for an additional 48 F-16 aircraft, a deal which could be worth $4.5 billion. But Indonesia played down any imminent purchase and suggested it was still evaluating how many more aircraft it needed.

Ryacudu said Indonesia would buy weaponry when it "has the money."

"We only just bought F16s and everything. In (the) future there will definitely be (more purchases) because, as the years go by, there are things that must be replaced," he said.

  ✈️ Yahoo  

AS Keberatan RI Beli Sukhoi

✈️ Ungkap Menhan✈️ Menhan Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan Menhan AS James Mattis (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu menyebut adanya keberatan dari Amerika Serikat (AS) apabila RI membeli pesawat Sukhoi dari Rusia. Namun, menurut Ryamizard, pemikiran seperti itu harus dikesampingkan.

"Alutsista ini kan orang dulu kan dia agak keberatan kita membeli Sukhoi, tapi dia sampaikan, memang orang bijak. Saya akan sampaikan pada Kongres itu pemikiran itu harus dibuang," ujar Ryamizard saat konferensi pers bersama Menhan AS James Norman Mattis di Gedung Jenderal Soedirman, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Ryamizard mengatakan RI bisa saja mengambil kesempatan membeli alutsista dari AS apabila ada anggarannya. Namun, menurutnya, saat ini alutsista RI sudah cukup.

"Ya kalau ada duitnya (beli alutsista AS)," ujar Ryamizard sembari tertawa.

Menurut Ryamizard, pembelian alutsista akan disesuaikan dengan usia masing-masing alutsista. Pembelian tergantung dari kebutuhan.

"Makin tahun kan ada yang harus diganti, kan tua-tua sudah pesawat terbang," ujar Ryamizard.

"Saya rasa sementara cukup, kenapa? Kita kan nggak perang. Perang kita kan sama teroris, teroris kan nggak pakai gituan," imbuh Ryamizard.

Sebelumnya Ryamizard bertemu dengan Mattis dalam pertemuan tertutup. Berbagai hal menjadi pembahasan keduanya termasuk tentang alutsista, Korea Utara, dan ISIS. (dhn/dhn)

  ✈️ detik  

Menlu Retno Bahas Palestina hingga Afghanistan

Bertemu Menhan ASRetno menuturkan, ada beberapa isu yang dibahas dengan Mattis, diantaranya adalah mengenai peran Indonesia di kawasan dan mengenai isu-isu internasional, seperti Palestina. [Foto/Victor Maulana/Sindonews]

Bertempat di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada Senin (22/1), Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James "Mad Dog" Mattis. Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih 40 menit.

Ditemui pasca pertemuan tersebut, Retno menuturkan, ada beberapa isu yang dibahas dengan Mattis, diantaranya adalah mengenai peran Indonesia di kawasan dan mengenai isu-isu internasional, seperti Palestina.

"Beberapa isu yang disampaikan adalah pertama, Amerika sangat mengapresiasi peranan yang selama ini dimainkan oleh Indonesia, peran Indonesia di kawasan dan Amerika ingin meningkatkan hubungannya dengan Indonesia," ucap Retno.

Retno menuturkan, dalam pertemuan itu dia menyampaikan bahwa dalam pekan-pekan terakhir ini ia melakukan banyak komunikasi dengan beberapa pejabat Amerika. "Misalnya komunikasi telepon saya dengan Menteri Luar Negeri, Rex Tillerson, kemudian juga penasihat Presiden Donald Trump dan besok akan ada pejabat Kemeterian Luar Negeri AS ke Indonesia," jelas Retno.

"Intinya kedatangan (Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri AS,) Susan Thornton adalah untuk mengimplementasikan kemitraan strartegis antara Indonesia dengan AS. Jadi, kebisaan untuk berdialog, komunikasi terus kita lakukan, kita melakukan compare note mengenai posisi-posisi terhadap isu yang strategis, yang tidak selalu posisi kita. Tetapi, paling tidak dia paham posisi kita. Kita mencoba mencari tahu posisi dia seperti apa dan kita mencoba untuk mendekatkan posisi masing-masing, kalau masih dimungkinkan," ucapnya.

"Dalam konteks mengembangkan kebiasaan berdialog, mengangkat isu-isu yang sensitif, mengangkat isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia inilah, tadi saya menyampaikan kembali mengenai isu Palestina. Saya sampaikan bahwa isu Palestina adalah berada di hati Indonesia. Jadi, isu ini sangat mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia," sambungnya.

Retno melanjutkan, dalam pertemuan itu ia menyampaikan bahwa Indonesia sangat menyesalkan keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan keputusan AS untuk memotong bantuan terhadap Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

"Kita sangat menyesalkan adanya pengumuman tersebut, dan saya sampaikan posisi Indonesia mengenai solusi dua negara, di mana Yerusalem timur menjadi Ibu Kota dari Palestina dan kita juga meminta rencana Amerika untuk mengurangi bantuan untuk UNRWA, itu juga dapat dipertimbangkan kembali. Untuk bantuan UNRWA, disampaikan bahwa fokus untuk pendidikan dan kesehatan dan juga untuk keperluan wanita dan anak-anak itu tetap akan dipertahankan. Jadi tidak akan terkena dampak rencana pemotongan tersebut," ungkap Retno.

Retno menambahkan, dia juga membahas mengenai isu Afghanistan, khususnya mengenai rencana Indonesia melakukan kerjasama dengan Afghanistan.

"Kemudian juga berbicara mengenai isu Afghanistan. Saya sampaikan bahwa Presiden akan melakukan kunjungan ke lima negara, kita bersama dengan Afghanistan dan mencoba bekerjasama dalam konteks peace building. Jadi ini hanya merupakan berbagi informasi apa yang kita lakukan untuk kawasan," tukasnya.

 RI Ingin Kawasan Indo-Pasifik Dibangun Berdasarkan Asas Keterbukaan 

Isu mengenai Indo-Pasifik menjadi salah satu hal yang menjadi pembahasan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James "Mad Dog" Mattis.

Retno, yang ditemui pasca pertemuan tersebut mengatakan, dalam pertemuan itu dia menyampaikan pandangan Indonesia mengenai kawasan Indo-Pasifik. Ia menyatakan, kawasan tersebut harus dibangun berdasarkan asas keterbukaan.

"Mengenai masalah Indo-Pasifik, sekali lagi saya sampaikan kita sudah mendengar dari Amerika arsitektur regional, mengenai Indo-Pasifik. Kemudian kita juga mendengar konsep tersebut dari Australia, dari Jepang, kemudian dari India, dan kita menyampaikan pandangan kita mengenai seperti apa arsitetktur regional Indo-Pasifik yang kita inginkan," ucap Retno pada Jumat (22/1).

"Saya sebutkan kembali, arsitektur regional Indo-Pasifik hendaknya dibentuk berdasarkan asas keterbukaan, tranparansi, insklusif, dan berdasarkan pada semangat kerjasama, dan kebiasaan berdialog. Sehinga, jika dasar-dasar ini kita pakai, maka kita yakin bahwa kawasan Indo-Pasifik akan menjadi kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera," sambungnya.

Di kesempatan tersebut, Retno menuturkan bahwa Indonesia sebagai negara yang terbuka untuk berdialog selalu siap untuk melakukan pembicaraan dengan siapapun dan mengenai masalah apapun.

"Sebagai negara yang selalu terbuka untuk berbicara, untuk berdiskusi dengan pihak lain maka kita sampaikan bahwa Indonesia selalu siap untuk berbicara dengan negara manapun, termasuk dengan Amerika di dalam mengembangkan konsep Indo-Pasifik. Dan, saya juga tadi sampaikan bahwa akan baik jika pendekatannya juga dilakukan melalui building blocks. Jadi kerjasama-kerjasama yang ada, kemudian kita pertegas, perkuat, kemudian dihubungkan satu sama lain," tukasnya. (esn)

  ✈️ Sindonews  

TNI AU Tingkatkan Maritime Air Support

✈️ Dukung Program Pemerintah✈️ Pesawat TNI AU [TNI AU]

Kebijakan TNI AU ke depan mengarah pada upaya pemantapan satuan untuk meningkatkan kesiapan operasional. Oleh karena itu, tercapainya kemampuan operasional yang optimal satuan-satuan udara dan semakin mantapnya berbagai lembaga pendidikan, menjadi prioritas utama TNI AU.

Penegasan ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M., dalam entry briefing kepada para pejabat, Panglima, dan Komandan Satuan TNI AU, di Mabesau, Cilangkap, Jakarta Senin (22/1). Hadir Sekjen Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Wagub Lemhannas Marsdya TNI Bagus Puruhito, Irjenau, Koorsahli Kasau, para Asisten Kasau, Panglima, Komandan dan para Pejabat TNI Angkatan Udara.

Kasau menegaskan bahwa kebijakan TNI AU dalam mendukung program pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, adalah dengan meningkatkan kemampuan TNI AU untuk melaksanakan maritime air strike dan maritime air support.

Pengadaan Alutsista TNI AU

Saat ini kita sudah memasuki tahapan Renstra II (2015-2019), sementara alutsista belum diterima. Untuk itu, saya harapkan agar proses pengadaan pemenuhan alutsista Renstra ke II dapat segera direalisasikan”, tegas Kasau.

Dijelaskan Kasau, pembangunan postur TNI AU yang direncanakan akan tetap mengarah pada memperkuat kemampuan operasional satuan udara, yang mampu menghadirkan air superiority ke tengah samudra, security coverage bagi Naval Force. Kasau minta agar dinas dan jajaran terkait segera melaksanakan koordinasi dengan Mabes TNI, Kemhan serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya, agar proses pengadaan pemenuhan alutsista dapat dipercepat dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Menurut Kasau pengadaan alutsista yang masih belum terpenuhi meliputi pesawat pengganti F-5, pesawat helikopter angkut, helikopter VVIP/VIP, pesawat angkut berat, pesawat multipurpose amphibious, pesawat latih dan modernisasi pesawat C130 H/HS, pesawat NC-212i, pesawat CN-295 Special Mission (Kodal), PTTA, radar dan senjata pesawat T-50i, Rudal Pam Ibukota, PSU, dan Radar GCI.

Kasau menilai, para pendahulu TNI AU telah membawa organisasi TNI AU ke tingkat perkembangan yang cukup baik. Oleh karena itu TNI AU harus tetap optimis, karena apa yang di lihat saat ini, sudah merupakan hasil optimal dari kondisi yang ada.

Dengan dilandasi sifat jujur, inovatif dan adaptif, saya harapkan dapat membangkitkan motivasi kita semua untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada TNI Angkatan Udara”, harap Kasau.

  ✈️ TNI AU  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...