Jumat, 28 November 2014

Helikopter TNI AU mendarat darurat di pedalaman

Faktor cuaca yang menyebabkan heli mendarat darurat Ilustrasi - Helikopter AS-332 Super Puma TNI AU. (ANTARA FOTO/Adhitya Hendra)

Helikopter AS-332 Super Puma TNI AU yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak, Jumat, ternyata mendarat darurat di pedalaman Papua, yakni antara Batom dengan Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan helikopter yang membawa anggota satuan tugas perbatasan dari Batalion Infantri 133 TNI AD itu berhasil mendarat secara selamat.

Helikopter transport-serba guna dengan pilot Mayor Penerbang Tarigan itu sempat mengalami gangguan mesin dalam perjalanannya dari Sentani menuju Kiwirok.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Fransen Siahaan, yang dihubungi ANTARA membenarkan adanya insiden tersebut, namun ditegaskan bahwa helikopter berhasil mendarat dengan selamat.

"Faktor cuaca yang menyebabkan heli mendarat darurat," ujar Pangdam Cendewasih Mayjen TNI Siahaan.

Heli jenis AS-322 Super Puma TNI AU itu dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Kiwirok, Sabtu (29/11).

  ★ Antara  

★ Pantau Maling Ikan Hingga Daerah Berbahaya, LAPAN Bikin Pesawat Tanpa Awak

LSU 05 LAPAN

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengembangkan pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Program bernama LAPAN Surveillance UAV (LSU) sudah menghasilkan 5 jenis pesawat tanpa awak yakni LSU 01, 02, 03, 04, dan 05.

Pesawat tanpa awak ini bisa dipakai untuk pemantauan daerah perbatasan, daerah bencana, daerah berbahaya, serta misi terbang jarak jauh.

"Fungsi bisa dipakai pemantauan atau surveillance seperti lahan pertanian, mitigasi bencana, maritim, tepi pantai," kata Kepala Bidang Teknologi Prokusi Puslitbang LAPAN, Bayu Utama kepada detikFinance di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).

Varian terbaru pesawat tanpa awak atau drone ini ialah LSU 05. Pesawat ini memiliki daya jelajah hingga 240 km dengan lama terbang 8 jam dan mampu membawa beban 30 kg. Pesawat ini memakai bahan bakar tipe Pertamax.

"Ini LSU 05 bisa bawa beban lebih besar. Berat yang dibawa bisa 30 kg," jelasnya.

Tidak hanya pesawat tanpa awak, LAPAN juga mengembangkan pesawat mata-mata berawak. Program ini bernama LAPAN Surveillance Aircraft (LSA).

Program ini memanfaatkan pesawat kecil berkapasitas 2 orang dan bermesin tunggal. Pesawat yang memiliki bentang sayap 18 meter ini didatangkan langsung dari Jerman, namun LAPAN memiliki kesempatan mempelajari pengembangan LSA untuk tahap berikutnya. LAPAN mengirim 6 insinyurnya untuk belajar ke Berlin sesuai perjanjian transfer of technology.

"Kita kirim 6 insinyur ke Berlin, berlanjut tahun depan. Ada instrumentasi diuji. LSA nanti bisa otomatis tanpa pilot, tapi pilot harus naik dulu. Setelah naik, dia tinggal pakai pilot autonomous sesuai program," terangnya.

Pemanfaatan pesawat UAV, kata Bayu, bisa dipakai untuk keperluan damai hingga militer. Pesawat UAV bisa dilengkapi persenjataan. Tipe pesawat UAV dinilai sangat aman untuk melakukan misi berbahaya karena tidak khawatir ada korban luka karena tertembak. Sebab pesawat UAV dikendalikan dari jarak jauh.

"Ke depan bisa dilengkapi senjata. Semua teknologi bisa dipakai untuk perang atau damai," ujarnya.(feb/hds)

  ★
detik  

LAPAN Serahkan Drone LSU 02 Ke TNI AD

LSU 02

LAPAN (Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional) memberikan pesawat tanpa awak (drone atau UAV) tipe LSU 02 kepada TNI AD di HUT nya yang ke 51 di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Kamis 27/11/2014.

Turut hadir dalam kesempatan ini adalah Thomas Djamaludin Kepala LAPAN, Brigjen Rudiono Edi, Kadis Litbang, Gunawan Setio Prabowo Kapustekbang LAPAN dan Rika Andiarti Deputi Bidang Teknologi Dirgantara LAPAN. Pihak TNI AD diwakili oleh Brigjen TNI Rudiono Edi, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat.

LSU-02 (Lapan Surveillance UAV) merupakan sebuah pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle) yang dibangunkan oleh Pusat Teknologi Penerbangan yang telah melakukan berbagai misi surveilance baik sipil maupun militer, kemampuan terbang pesawat yang diklasifikasikan sebagai Tactial UAV ini, telah mampu terbang secara autonomous dan menempuh jangkauan terbang cukup jauh sekitar 200 Km.

Saat diujikan pesawat tanpa awak (UAV) ini pergi dan pulang ke lapangan udara Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat. UAV dengan bahan bakar Pertamax Plus (RON 95) ini terbang secara autonomous dan berhasil kembali mendarat dengan mulus di lapangan udara Pameungpek, Garut.

Pesawat LSU 02 mempunyai bobot 15 kg, dilengkapi 2 kamera foto dan kamera video. Pesawat ini mampu terbang dengan ketinggian 3000 meter. Lapan kini sedang menyiapkan generasi baru UAV yang mampu terbang hingga ketinggian 7200 meter, dengan payload dan endurance yang lebih besar.

Dalam artian, Lapan terus meningkatkan jangkauan terbang (long distance), kemampuan terbang (long endurance), kemampuan terbang secara otomatis (autonomous flying), dan kemampuan take off dan landing.

LSU 02 buatan LAPAN ini mampu membawa beban dengan berat maksimal hingga 3 kg dengan kecepatan terbang hingga 100km/jam. Pesawat nirawak seperti LSU 02 ini sangat bermanfaat untuk memantau wilayah yang sulit dijangkau manusia atau wilayah yang berbahaya, misalnya memotret kawah gunung berapi atau memantau kawasan bencana.

Pesawat nirawak LSU 02 besutan LAPAN ini memiliki panjang sayap hingga 2,4 m dan panjang badan pesawat 1,7 m. Seperti layaknya pesawat UAV lainnya, pesawat LSU 02 ini memiliki kemampuan untuk terbang secara otomatis yang dikendalikan dari jauh atau diprogram untuk menuju sasaran tertentu.

  ★ LAPAN  

Pertemuan Jokowi dengan Perwira Tinggi di Bogor


Para Jenderal TNI Diberi Waktu 3 Menit Sampaikan Uneg-unegnya ke Jokowi Bogor Perwira tinggi TNI akan bertemu Presiden Jokowi dan Wapres JK. Namun sebelum bertemu untuk berdialog, Panglima TNI memberi arahan kepada para perwira TNI.

Bertempat di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014), para perwira TNI mulai dari Pangdam seluruh Indonesia, Pangarmabar, Pangarmatim, Marinir, Kopassus, Paskhas AU datang ke Istana Bogor.

Tampak KSAL Laksamana Marsetio, KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo mendengarkan arahan Moeldoko.

"Saya akan memberikan pembukaan, kalau ada persoalan yang tidak pokok atau tidak signifkan tidak perlu disampaikan," jelas Moeldoko.

"Dan nanti akan diberi urutan Pangkostrad, Pangdam Jaya, Pangdam Siliwangi sampai Pangdam Cendrawasih, kemudian Pangarmabar, Pangarmatim dan sampai Marinir serta Kopassus. Waktu yang disiapkan 3 menit," tutur Moeldoko.
Curhat Moeldoko ke Jokowi: Dongkrak Peran BAIS Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan peran dan fungsi Badan Intelijen Strategis harus ditingkatkan. Menurut dia, pascareformasi, peran BAIS menurun.

"Setelah reformasi, Badan Intelijen Strategis mengalami penurunan, maka kita mengambil langkah agar bisa efisien. Sekarang sedang berjalan," katanya dalam pertemuan antara Panglima Komando Utama TNI dan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jumat, 28 November 2014.

Moeldoko mengatakan TNI berkomitmen menciptakan sumber daya manusia intelijen yang berkualitas. Moeldoko juga berkomitmen meningkatkan fungsi peralatan canggih militer saat ini demi mempertahankan kekuatan TNI angkatan darat, laut, dan udara.

"Kita rancang hardware, software-nya sehingga semua berada dalam satu kendali yang efektif," katanya.

Pagi ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan para panglima komando utama operasional di Istana Bogor. Pertemuan dimulai pukul 08.00 WIB.

Dalam pertemuan ini, tiap panglima komando utama menyampaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya. Tiap pangkotama memiliki waktu tiga menit untuk curhat dengan Jokowi dan Kalla.

Beberapa menteri Kabinet Kerja hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Presiden Jokowi pertimbangkan usulan penambahan organisasi TNI Presiden Joko Widodo mempertimbangkan penambahan dan penataan organisasi TNI diantaranya pembentukan Komando Daerah Militer di Manado dan Papua serta Armada Tengah untuk Angkatan Laut.

"Dalam proses secepatnya, biar digodok di tingkat atas dulu baru disampaikan ke saya kalau sudah final termasuk Komando Gabungan WIlayah Pertahanan, termasuk Armada Tengah," kata Presiden di Istana Bogor, Jumat.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam paparannya di Istana Bogor dalam pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden dengan para Panglima Komando Utama (Pangkotama), Jumat, mengatakan saat ini TNI melakukan penataan organisasi.

"Kami telah melakukan penataan organisasi, pertama pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, kami mengusulkan atas pembentukan tiga komando gabungan pertahanan," kata Panglima TNI.

Ditambahkannya, "Untuk itu hanya menunggu keputusan Bapak Presiden, mohon kiranya bisa membuat keputusan atas terbentuknya tiga komando wilayah pertahanan."

Panglima juga mengatakan, "Pembangunan dan pembentukan organisasi kami akan bentuk Kodam Manado dan Papua dan pembentukan Divisi 3 Kostrad, TNI AL kita akan bentuk satu komando armada, Armada Tengah, Korps Angkatan Udara, kita tambah satu Korps Angkatan Udara 3."
Rencana Strategis TNI di Bawah Pemerintahan Jokowi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memiliki rencana ke depan untuk pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Rencana Jokowi ini sudah tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Untuk itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah mengevaluasi rencana strategis untuk prajurit TNI agar sesuai dengan rencana Jokowi.

"Rencana renstra (rencana strategis) pembangunan 2014-2019 kita akan evaluasi," kata Moeldoko di hadapan Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 28 November 2014.

Beberapa yang dievaluasi, diantaranya adalah rencana strategis untuk kesejahteraan prajurit yang akan dilaksanakan pada 2015-2019. Sebab, kata Moeldoko, rencana pembinaan dan kesejahteraan prajurit belum ada.

"Sehingga kita bisa bangun proyeksi pada tahun depan berapa perumahan prajurit bisa diselesaikan, rumah sakit prajurit dan sistem penggajian dan peningkatan bagi prajurit TNI," ujar dia.

Moeldoko menambahkan, rencana strategis ini juga berlaku dalam pemeliharaan alutsista dan perkantoran. "Sehingga semua alutsista yang kita beli jangan sampai ada kerusakan bersamaan tetapi anggaran belum tersedia," kata Moeldoko.

Rencana strategis ini tentu berbeda dengan masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di pemerintahan lalu, lebih mengutamakan pembelian senjata baru yang lebih canggih.

Moeldoko juga menyoroti soal penguatan pusdiklat TNI untuk mengembangkan sumber daya manusia di tubuh TNI. Di mana, peralatan canggih TNI yang terus berdatangan harus juga diimbangi dengan kemampuan para prajuritnya.

"Saat ini berdatangan alutsista yang canggih, sehingga penguatan SDM ini ditingkatkan dari waktu ke waktu," ujar dia.

Selain itu, Moeldoko juga mengaku telah melakukan penguatan badan intelijen strategis dengan melakukan pendidikan selama enam bulan.

"Setelah reformasi berjalan, badan intelijen strategis kita telah mengalami penurunan. Kami telah melakukan langkah-langkah agar efektif dan efisien, peningkatan. Kami didik secara berkelanjutan, kami ingin menciptakan manusia-manusia intelijen," ucapnya.
Jokowi Tanya ke TNI, Kenapa Enggak Bisa Kejar Illegal Fishing ? Presiden Joko Widodo memanfaatkan pertemuannya dengan para panglima komando daerah militer (pangdam) untuk menggali persoalan TNI, terutama mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista). Jokowi menanyakan persoalan sulitnya TNI dalam mengamankan laut Indonesia dari pencurian ikan.

"Mengenai kondisi-kondisi alutsista kita seperti apa, keadaan seperti apa, kemudian mengenai kondisi BBM (bahan bakar minyak) seperti apa, kenapa enggak bisa mengejar illegal fishing, juga mungkin yang lain, illegal logging. Persoalan dasarnya apa, semua sudah disampaikan," ujar Jokowi seusai pertemuan di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).

Jokowi tidak menyampaikan secara spesifik mengenai persoalan dasar dari lemahnya pengawasan dalam aksi illegal fishing.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko pernah mengungkapkan bahwa TNI AL sulit mengawasi pencurian ikan di laut Indonesia karena kurangnya anggaran untuk mengoperasikan kapal-kapal patroli. "Selama ini, kami utang ke Pertamina, utang jadi makin banyak. Utang terakhir TNI itu sekitar Rp 6 triliun. Enggak tahu tuh mau diputihkan atau bagaimana," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden, Senin (17/11/2014).

Moeldoko mengungkapkan bahwa kapal laut yang dimiliki TNI AL saat ini berjumlah 64 unit. Kapal-kapal itu terdiri dari jenis kapal frigate, kapal korvet, kapal patroli, kapal selam, kapal hidrografi, hingga kapal penyapu ranjau. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki TNI AL, Moeldoko bahkan melontarkan candaan. "Ini kapal nelayan kecil lawan kapal perang. Jangan sampai nyamuk digebuk pakai meriam," kata Moeldoko.

Meski memiliki kecanggihan yang mumpuni, kapal-kapal milik TNI AL itu nyatanya tak bisa beroperasi lantaran tidak adanya BBM. Akhirnya, banyak wilayah laut Indonesia yang tak terawasi. "Secara (jumlah) kapal, kami cukup banyak. Hanya, sekali lagi, mengerahkan kapal itu urusannya gede banget. Untuk operasi, waduh, bisa ribuan ton itu urusan BBM," ucap Moeldoko.

Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio mengungkapkan, kebutuhan ideal BBM bagi kapal patroli TNI AL mencapai 5,6 juta kiloliter per tahun. Namun, kondisi yang terjadi saat ini jauh dari ideal. "Hanya 13 persen saja kami dapat BBM. Jadi, sehari hanya bisa 7-15 kapal. Yang dalam posisi siap sebenarnya ada 60-70 kapal," ucapnya.

  ★ detik | Tempo | AntaraVivanews | Kompas  

Baku Tembak TNI-Polri, Pangdam Bukit Barisan dan Dandim 0316/Batam Dicopot

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo mencopot jabatan Pangdam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal Winston Simanjuntak dan Dandim 0316 Batam Letkol Inf Josep Tarada Sidabutar.

Keduanya dicopot karena bentrok antara TNI dan Polri di Mako Brimob Kepulauan Riau beberapa waktu lalu hingga menewaskan seorang personel TNI.

"Di posisi tentara sudah ada. Komda I, panglimanya sudah diganti. Dandim juga diganti," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu seusai pertemuan Panglima Kodam di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).

Ryamizard mengatakan bahwa pemecatan itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Presiden ingin agar kasus Batam tidak terulang lagi.

"Beliau tegaskan, kalau harus pindah, ya dipindahkan. Kalau harus dihukum, ya dihukum. Harus dipecat, ya dipecat. Itu tegas tadi Pak Presiden," imbuh Ryamizard.

Agar kasus serupa tidak terulang, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menekankan pentingnya kedekatan komandan dan prajuritnya. Dia mengaku memiliki pengalaman yang mirip dengan kasus di Batam saat ia masih bertugas di Sumatera Utara dan memecat 20 anggotanya.

Untuk memecat para anggota, kata Ryamizard, komandan harus bisa menjelaskan bahwa tindakan anak buahnya salah dan harus ada konsekuensi hukum yang wajib diterima.

"Saya bilang, 'Hei prajurit, saya pemimpin kamu, pemimpin harus cinta dan sayang pada anak buah. Kalau saya tidak sayang kamu, saya bukan pemimpin. Tapi besok ada 20 orang di antara kalian akan dipecat. Bukan saya yang pecat, melainkan hukum yang berkata begini. Saya harus terima, dan kamu harus terima.' Selesai sudah," ujar Ryamizard.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kembali perlunya sinergi antara TNI dan Polri. Secara khusus, Jokowi menegaskan bahwa bentrok di TNI dan Polri tidak boleh terulang. Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai pertemuan dengan panglima daerah seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jumat.

"Saya tadi juga sampaikan, friksi seperti yang ada di Batam jangan sampai terjadi lagi. Kita harus tegas, sesuatu yang memang sulit untuk diluruskan," kata Jokowi.

Dia meminta kedua institusi secepatnya menemukan solusi. Menurut Jokowi, persoalan TNI dan Polri tidak akan terjadi apabila komandan dan prajurit di kedua lembaga itu sudah sering bertemu.

"Tak hanya komandan-komandannya, tetapi juga prajurit, anak buah, harus saling ketemu sehingga kita semua merasa satu sehingga rukun, sehingga tidak ada lagi bentrokan, damai semuanya," kata Jokowi.

  ★ Kompas  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...