Jumat, 01 Juli 2016

Rusia dan Indonesia Bisa Kembangkan Kerja Sama Militer Lebih Jauh

♞ Bidang keamanan, baik di kawasan maupun dunia, dianggap sebagai ruang yang sangat menjanjikan bagi pengembangan hubungan Rusia-IndonesiaBMP 3F Marinir

Pemerintah Indonesia sangat menghargai karakteristik performa produk militer Rusia, kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin kepada TASS, Selasa (28/6) lalu.

Seperti negara-negara lain, Indonesia sangat menaruh perhatian pada perlindungan kedaulatan dan integritas wilayahnya, dan tertarik untuk mempertahankan serta memperkuat kemampuan pertahanan mereka. Dalam hal ini, angkatan bersenjata yang dilengkapi dengan perlengkapan senjata modern sangat diperlukan," kata Galuzin.

Sebagai duta besar Rusia untuk Indonesia, saya sangat senang dan bangga bahwa kini angkatan bersenjata Indonesia mengoperasikan beberapa produk perangkat militer Rusia yang canggih, seperti jet tempur multifungi Su-30 dan Su-27, dan kendaraan tempur infanteri BMP-3F yang digunakan Angkatan Laut Indonesia,” kata Galuzin.

Atasan pertahanan dan politik Indonesia sangat menghargai karakteristik kinerja produk militer Rusia," kata Galuzin.

Kita telah telah sering melihat banyak pernyataan publik yang disampaikan perwakilan Kementerian Pertahanan Indonesia terkait minat mereka untuk membeli perangkat militer tertentu dari Rusia, khususnya jet tempur Su-35,” kata Galuzin.

Kami (sebagai diplomat Rusia) akan terus berupaya untuk memastikan bahwa kerja sama teknis militer antara Rusia dan Indonesia dapat dikembangkan lebih lanjut demi keuntungan kedua belah pihak. Saya dapat mengatakan bahwa ada prasyarat untuk ini,” kata sang dubes.

Bidang keamanan, baik di kawasan maupun di dunia, adalah ruang yang sangat menjanjikan bagi pengembangan hubungan Rusia-Indonesia,” tambahnya.

Kami berinteraksi secara aktif di bidang antiteror, termasuk pelatihan para perwakilan dari departemen-departemen terkait dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya di Rusia dengan bantuan instansi-instansi khusus kami (Rusia). Hal ini melibatkan pertukaran informasi dan konsultasi,” kata Galuzin.
 

  RBTH  

Pangkalan Militer Akan Ubah Wajah Indonesia di 2017

Satgas Natuna [antara]

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, pembangunan pangkalan militer di Natuna penting untuk menjaga sumber daya alam di kawasan itu. Tak cuma di Natuna, pangkalan militer akan dibangun di wilayah-wilayah lain yang berada di garis terluar perbatasan Indonesia.

Targetnya, mudah-mudahan (pembangunan pangkalan militer) 2017 sudah selesai. Wajah Indonesia nanti akan berubah total,” kata Tjahjo di Kantor Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Jakarta, Kamis (30/6).

Natuna sebagai salah satu wilayah yang bakal berubah wajah, belakangan menjadi titik panas setelah Indonesia dan China terlibat tiga kali insiden di perairannya. China menyebut perairan Natuna yang berdasarkan laut internasional merupakan zona eksklusif Indonesia, sebagai zona perikanan tradisionalnya.

Natuna punya potensi jual pariwisata yang tinggi. Harus ada pasukan, radar canggih, satu skuadron pesawat, kapal selam, dan armada-armada pendukung seperti tank di sana,” kata Tjahjo.

Tahun ini pembangunan pangkalan militer di Natuna mulai berjalan. Daerah di barat daya Kalimantan ini akan menjadi basis pertahanan Republik Indonesia di tepi wilayah sengketa Laut China Selatan.

Natuna kebetulan berbatasan dengan beberapa negara, maka dikembangkan radar monitoring di situ,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, sehari sebelumnya.

Sebagai rangkaian dari pembangunan pangkalan militer itu, landasan pacu di Natuna akan diperbaiki dan dikembangkan hingga bisa didarati pesawat berbadan besar.

Untuk menjaga kedaulatan Natuna sebagai pulau terdepan RI, saya perintahkan TNI khususnya Angkatan Laut dan Bakamla (Badan Keamanan Laut) meningkatkan patroli penjagaan di kawasan itu,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi juga menginstruksikan pengembangan industri perikanan. Berdasarkan laporan yang ia terima, hasil laut Natuna baru 8,9 persen dari potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu pemerintah akan membangun gudang penyimpanan ikan awal Agustus di Natuna.

Potensi minyak-gas di Natuna juga jadi perhatian. Dari 16 blok migas di Natuna, hanya lima yang berproduksi, sedangkan tujuh blok dalam tahap eksplorasi dan empat blok sisanya dalam proses terminasi.

Ini perlu didorong lagi, dipercepat sehingga mendatangkan manfaat bagi kita,” kata Jokowi.

Selain itu, Presiden memerintahkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di Natuna untuk mempercepat akses masyarakat dan meningkatkan konektivitas mereka.

Soal pangkalan militer, selain di Natuna, Saumlaki di Tanimbar Maluku Tenggara Barat dan Morotai di Halmahera Maluku yang berbatasan dengan Australia dan Papua Nugini, juga akan memilikinya.

Semua wilayah perbatasan akan diperkuat,” kata Tjahjo.

Terlebih, daerah-daerah perbatasan selama ini marak dengan kasus penyelundupan, mulai rokok, narkotik, sampai manusia.

Kasus penyelundupan narkotik dan barang ilegal yang tinggi di perbatasan, menurut Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasonko, merupakan tantangan terbesar lembaganya.

Ia mencontohkan perbatasan Kalimantan Utara yang rawan penyelundupan narkotik. “Kaltara itu meski provinsi baru, ancaman narkobanya nomor dua setelah DKI Jakarta.

 Perkuat peran BNPP

Untuk menunjang pengamanan di perbatasan, pemerintah akan memperkuat peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Petugas BNPP nantinya lebih banyak turun ke lapangan untuk memonitor. Mereka juga akan merancang perencanaan dan menyusun anggaran terkait fasilitas infrastruktur yang masih kurang dan mesti diperbaiki.

Kami akan membangun gapura-gapura perbatasan, kantor-kantor imigrasi, bea cukai dan sebagainya. Mudah-mudahan 2017 selesai, sehingga 2018 tinggal melengkapi jika perlu dibangun terminal, rumah sakit, pasar tradisional, dan lain-lain,” ucap Tjahjo selaku pengarah sekaligus anggota BNPP.

Sejak 2015, BNPP telah membangun pelabuhan, jalan, bandara dan menara base transceiver station (BTS) di 187 kecamatan di perbatasan. Pada 2017, Tjahjo yakin pembangunan infrastruktur akan rampung.

Pada 2017, satuan-satuan TNI harus sudah siap semua. Radar siap, pasukan siap, asrama siap,” kata Tjahjo.

Meski mengakui pemangkasan anggaran untuk kementerian dan lembaga menghambat pembangunan infrastrukur dan fasilitas penunjang di daerah perbatasan, Tjahjo optimistis Kementerian Keuangan akan meningkatkan anggaran untuk BNPP.

Pada 2015, anggaran kami hampir Rp 14 triliun. Tahun 2016 Rp 9,2 triliun. Pada 2017 kami minta Rp 17 triliun. Namun kami tak mau egois, ikut apa perintah Presiden. Sekarang dipotong, siapa tahu tahun depan naik,” ujar Tjahjo. (agk)
Kemhan Prioritaskan Anggaran untuk Pangkalan Militer NatunaProvokasi CG China memperkuat pertahanan Indonesia (ANTARA/HO/Dispen Koarmabar)

Pembangunan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau, menjadi prioritas pemerintah menyusul ketegangan yang terjadi di perairan kawasan itu antara Indonesia dengan China. Pemerintah RI segera “membentengi” Natuna yang berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan dari kemungkinan “dicaplok” negara lain.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan anggaran pertahanan yang diterima kementeriannya dan TNI saat ini sebagian diprioritaskan untuk penguatan pangkalan militer di Natuna. Sementara sisa anggaran digunakan untuk perbaikan alat utama sistem senjata (alutsista) seperti penggantian suku cadang dan mesin peralatan perang.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengajukan anggaran tahun 2017 kepada DPR RI sebesar Rp 104 triliun hingga Rp 107 triliun.

Kementerian Pertahanan –bersama Kepolisian Republik Indonesia– juga mendapat tambahan pagu (batas tertinggi) anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

APBNP 2016 fokus pada pembangunan pertahanan dan keamanan, terutama untuk memperkuat stabilitas keamanan,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Rabu (29/6).

Alokasi anggaran Kemhan dalam APBNP 2016 mencapai Rp 108,7 triliun atau naik Rp 9,3 triliun dari alokasinya pada APBN 2016.

Selain ke Kemhan dan Polri, anggaran pertahanan keamanan juga dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Direktur Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan tambahan anggaran pertahanan keamanan itu terutama untuk membeli alutsista.

Untuk meningkatkan wibawa pertahanan kita (Indonesia),” ujar Bambang.

 Armada perang

Ryamizard menyatakan pangkalan militer Natuna akan dilengkapi dengan armada besar. Pembangunan tak hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga penambahan personel TNI.

Pangkalan militer di Natuna akan dilengkapi tiga kapal perang TNI Angkatan Laut, kapal selam, satu pesawat tempur, radar, dan drone penangkis serangan udara. Pelabuhan di Natuna juga akan diperbaiki, sedangkan landasan pacunya diperlebar untuk tempat mendarat pesawat tempur.

Dari segi penguatan personel, Ryamizard akan menambah satu kompi marinir dan satu kompi Korps Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara. Satu kompi Paskhas terdiri dari 150 sampai 200 personel. Satuan ini memiliki kemampuan tempur darat, laut, dan udara sekaligus.

Sementara TNI Angkatan Darat di Natuna akan dilengkapi dengan satu Batalyon Raider yang merupakan salah satu pasukan elite TNI.

Terkait pembangunan pangkalan militer di Natuna itu, Ryamizard telah memberikan instruksi kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk melakukan persiapan.

Panglima TNI akan melanjutkan (instruksi) ke KSAD, KSAU, KSAL, sebagai pelaksana. Masalah runway (sama KSAU), masalah kapal sama KSAL,” kata Ryamizard di kantor Kemhan, Jumat (1/7).

September 2015, Ryamizard telah terbang langsung ke Natuna. Ia menyadari wilayah itu minim penjagaan dan karenanya rawan. Terlebih Natuna merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. (agk)

  CNN  

Indonesia Akan Miliki Satelit Militer

Satcom Militer Airbus [Airbus]

Komisi I DPR telah menyetujui pengajuan anggaran oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk membeli satelit komunikasi militer dari Airbus Defence and Space, dalam program pengadaan senilai 849,3 juta dolar Amerika Serikat. Jika satelit komunikasi militer Indonesia ini beroperasi, semua komunikasi TNI akan dilakukan memakai satelit militer ini.

Laman IHS Janes, edisi Kamis, menyatakan, persetujuan Komisi I DPR itu terjadi pada Senin lalu (27/6). Satelit komunikasi militer Indonesia itu akan beroperasi pada frekuensi L-Band dan ditargetkan meluncur pada 2019 nanti. Spesifikasi dan karakteristik satelit itu juga akan dikembangkan dan menyesuaikan dengan keperluan operator dan institusi Indonesia.

Setelah diluncurkan, satelit komunikasi militer Indonesia itu akan dialokasikan pada koordinat 123 Bujur Timur, sebagaimana jatah penempatan satelit bagi Indonesia oleh Uni Telekomunikasi Internasional. Koordinat itu sebelumnya ditempati satelit Garuda-1 yang dimiliki Asia Cellular Sattellite, yang telah digeser karena sejumlah ketidakberesan sistem.

Adapun pembiayaan satelit militer Indonesia itu akan berlangsung dalam skema tahun jamak selama lima tahun.

 Satelit Militer Harus Rahasia

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa satelit komunikasi militer Indonesia yang rencananya diluncurkan pada 2019 bersifat rahasia.

"Tidak seperti satelit lain yang bisa digunakan untuk umum atau perusahaan, di mana-mana kan satelit militer itu rahasia," ujar menhan usai acara pelepasan mudik bagi personnel Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Komisi I DPR telah menyetujui pengajuan anggaran oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk membeli satelit komunikasi militer dari Airbus Defence and Space, dalam program pengadaan senilai 849,3 juta dolar Amerika Serikat.

Jika satelit komunikasi militer Indonesia beroperasi, semua komunikasi TNI akan dilakukan memakai satelit militer ini.
 

  Antara  

Kalian Berangkat 350 Orang dan Pulang Harus 350 Orang

Panglima Divisi Infanteri I/Kostrad Mayjen TNI Sudirman meminta para prajurit yang bertugas di perbatasan RI-Timor Leste untuk tidak membuat pelanggaran saat menjalankan tugas.

Hal tersebut disampaikan Sudirman, saat melakukan peninjauan ke markas komando Satgas Sektor Barat dan Pasukan Satgas Pengamanan Perbatasan Sektor Barat RI - RDTL Yonif R 321/GT, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Kamis (30/6/2016) kemarin.

"Kamu Prajurit Kostrad harus berprestasi dan jangan ada pelanggaran dalam penugasan. Kalian berangkat 350 orang dan pulang harus 350 orang. Salam hormat dari Pangkostrad dan tetap selalu jaga nama baik Cakra," kata Sudirman yang didampingi Danrem 161 Wira Sakti Kupang Brigjen TNI Heri Wiranto.

Sudirman turun langsung ke perbatasan untuk mengecek kondisi pasukan Satgas Pengamanan Perbatasan.

Ia berpesan agar para prajurit cepat beradaptasi dengan lingkungannya yang baru seraya bertugas menjaga keamanan perbatasan.

"Di sini jangan pindah tidur, laksanakan tugas dengan benar dan sebaik-baiknya. Adaptasi dengan lingkungan sekitar pelajari adat istiadat dan budaya, jalin kerja sama dengan aparat Babinsa, Babinkatimbas di lingkunganmu," ujarnya kepada ratusan prajurit perbatasan yang hadir.

Sudirman datang menggunakan helikopter Bell 412 disambut Wakil Bupati Timor Tengah Utara Aloysius Kobes Ketua DPRD TTU Frengky Saunoah, Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Darminto Hutasoit, Dandim 1618/TTU Letkol Inf Yudi Gumilar, Dansatgas Pamtas Sektor Barat RI-RDTL Yonif R 321/GT Letkol Inf Mochammad Ghoffar Ngismangil.
 

  Kompas  

Kapal Survei Bawah Laut Ditangkap

♞ Bersama 3 Awak Asal ChinaKapal Survei GT 90 Berbendera Indonesia

Sebuah kapal survei bawah laut asal Bojonegoro terjaring patroli polisi di perairan laut Tanjung Kalian, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung.

Kapal berbendera Indonesia ini diketahui berlayar tanpa dokumen resmi serta mengangkut tiga warga negara asing berkebangsaan China.

"Dari hasil penyelidikan sementara, kapal ini akan melakukan survei bawah laut untuk mencari bangkai kapal. Total sebanyak 6 orang yang kami amankan, terdiri dari 1 nakhoda, 2 penyelam, dan 3 WNA asal China yang diduga sebagai pengawas kegiatan," kata Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung AKBP Abdul Munim, Kamis (30/6/2016).

Kapal Survei GT 90 ini dicegat Kapal Patroli (KP) XXVIII milik Polisi Perairan Polda Bangka Belitung. Nakhoda kapal tidak bisa menunjukkan surat izin berlayar dan dokumen terkait penelitian bawah laut.

"Menurut awak kapal, mereka bertolak dari Bojonegoro pada 25 Juni dengan tujuan perairan Sungai Sembilang. Tapi pengakuan ini perlu didalami lagi. Kami juga berkoordinasi dengan imigrasi soal adanya warga negara asing," kata Abdul Munim.

Polisi Perairan kemudian menggiring kapal tersebut ke dermaga Muntok Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah peralatan selam dan navigasi juga diamankan sebagai barang bukti.

Nakhoda kapal berinisial ST dinyatakan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 323 Ayat 1 UU No17/2008 tentang pelayaran dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 600 juta.
 

  Kompas  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...